Pajak, Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 15 April 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan cinta zakat di Istana Negara. Presiden menyampaikan bahwa gerakan cinta zakat ini sejalan dengan program pemerintah yang memiliki kerja sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, menangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program-program SDGs (Antaranews.com). Lalu ada yang menanyakan kepada penulis, bagaimana dengan pajak yang justru instrument resmi pemerintah atasi kemiskinan rakyat? Atas dasar inilah tulisan ini dibuat.


Pajak dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Khalifah Umar Bin Khottob, ketika penaklukan tanah Irak dan Syam. Umar yang visioner berpandangan bahwa jika semua tanah taklukan dibagikan kepada setiap muslim, bagaimana dengan pendapatan negara di masa depan yang tanahnya semakin luas? Bagaimana dengan kebutuhan dana untuk mempersiapkan tentara untuk menjaga daerah perbatasan? Umar pun kemudian menyerahkan tanah kepada penduduk asli dan kemudian memungut pajak darinya yang kemudian dikenal dengan istilah kharaj. Artinya, pendapat yang mengatakan bahwa pajak itu tidak terdapat dalam Islam adalah pendapat yang lemah.


Menurut UU no. 28 tahun 2007 tentang Pajak, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Beberapa fungsi pajak antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum (Wikipedia). Meskipun fungsi pajak sangat luas karena menyangkut keuangan publik, tetapi fokusnya tetap pada bagaimana mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program pembangunan.


Zakat adalah salah satu rukum Islamnya yang sifatnya wajib. Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 3, bahwa Pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.


Merujuk pada kedua undang undang, baik UU pajak dan UU zakat, maka terdapat kesamaan tujuan dari pajak dan zakat, yaitu menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.
Hubungan antara Pajak dan Zakat pernah dibahas dalam seminar Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990 oleh alm. Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, yang merupakan ketua komisi Fatwa MUI saat itu. Beliau menjelaskan “Warga negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada ulil amri/pemerintah yang juga diwajibkan oleh agama. Islam memberi wewenang kepada ulil amri/pemerintah untuk mengelola zakat dan pajak” (Mimbar Ulama, edisi no. 150, Zulhijjah 1409 H_ Juli 1990).
Dewan penelitian keislaman Universitas Al Azhar Kairo Mesir, mengeluarkan fatwa bahwa pajak untuk kepentingan negara tidak dapat menggantikan pembayaran zakat yang wajib hukumnya dalam Islam.
Sinergi pajak dan Zakat
Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 23 disebutkan :”(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi : a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah”.
Baik UU maupun PP diatas, menyimpulkan bahwa terdapat sinergi antara pajak dan zakat, dimana zakat dapat mengurangi penghasilan bruto kena pajak. Ternyata bukan zakat saja, pungutan wajib dalam agama lainpun dapat menjadi pengurang penghasilan bruto kena pajak. Artinya, hukum yang sama diterapkan bagi muslim maupun non muslim.


Hal yang paling penting dalam mengelola pajak dan zakat ini adalah amanah. Jangan sampai pajak dan zakat dikorupsi. Allah sangat murka kepada orang yang tidak amanah. Dosanya ganda, bersifat duniawi (dosa kepada orang yang membayar pajak dan zakat) dan bersifat ukhrawi (dosa kepada Allah). Orang yang mengkorupsi dana pajak dan zakat, dihari kiamat dia akan mencari seluruh orang yang membayar pajak dan zakat untuk minta maaf atas perbuatannya. Apakah dimaafkan? Ya, dengan syarat kebaikannya dilimpahkan kepada orang yang membayar pajak dan zakat. Jika kebaikannya sudah habis? Maka keburukan para pembayar pajak dan zakat akan dilimpahkan kepadanya. Jadilah dia orang yang bangkrut sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits riwayat Muslim no. 6522. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak berkhianat pada amanah yang diembannya. Perhatikan Qs Al Anfal [8]:27 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.


Ada yang menarik ditulis oleh Meik Wiking dalam bukunya berjudul The Little Book of LYKKE. Wiking menulis bahwa menurut survey Gallup 2014, sembilan dari 10 orang Denmark bahagia membayar pajak yang tinggi. Rata rata pendapatan orang Denmark adalah £39,000 pertahun. Pajak penghasilan 45 persen.
Kenapa orang Denmark bahagia membayar pajak yang tinggi? Ternyata jawabannya adalah karena pajak tersebut dikembalikan kepada rakyat. Fasilitas kesehatan gratis. Universitas gratis. Setiap pelajar mendapatkan £590 setiap bulan dari pemerintah.
Semua tahu bahwa biaya hidup yang mahal adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan dan kesehatan sudah gratis, untuk apa punya uang banyak? Dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis, orang Denmark senang membayar pajak yang tinggi karena mereka menanggap ‘kami bukan membayar pajak, tapi kami membeli kualitas hidup. Kami berinventasi untuk masyarakat kami”.
Jadi, kuncinya adalah amanah dalam mengelola pajak. Jika pajak dikelola dengan amanah, penulis yakin, dengan pajak yang tinggipun rakyat tidak akan keberatan, karena semuanya akan dikembalikan kepada rakyat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.


Wakaf
Jika pajak dan zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, wakafpun, sama. Bedanya, kalau zakat dan pajak dipungut setiap tahun, oleh karena itu, harus habis setiap tahun, maka wakaf tidak boleh habis. Pokok harta wakaf harus dijaga. Yang boleh dihabiskan adalah hasil investasi harta wakafnya. Misalnya, wakaf uang. Maka, Uangnya harus dijaga, yang boleh diambil adalah hasil investasinya. Hasil investasi tersebut kemudian sebagian diberikan kepada penerima manfaat wakaf, bisa orang miskin, maupun orang-orang yang membutuhkan, dan sebagian lagi untuk nazir dan untuk investasi. Dengan berjalannya waktu, wakaf uang ini akan semakin membesar dan sifatnya abadi. Jika wakaf uang ini sudah sangat besar, maka dia dapat membantu keuangan negara, dan pajak dapat dikurangi bahkan dihapuskan.
Perbedaan lain, kalau pajak dan zakat sifatnya wajib, maka wakaf sifatnya Sunnah. Meminjam istilah ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof. Dr. Mohammad Nuh, orang baik, adalah orang yang menunaikan kewajiban (pajak dan zakat). Orang terbaik, selain menunaikan kewajiban, juga menunaikan diluar kewajiban (wakaf). Oleh karena itu, marilah menjadi orang terbaik dengan membayar pajak, zakat dan wakaf!

Tulisan H.Hendri Tanjung PhD ini sudah dimuat di Majalah PELUANG rubrik “Wawasan” edisi Mei 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close